Marves – Medan, Dalam rangka koordinasi pengelolaan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia, Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves mengadakan rapat koordinasi serta forum diskusi bertema “Pengelolaan Jasa Lingkungan dalam mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas” di Medan pada Selasa (03 & 04 November 2020).

“Di Sumatera Utara, terdapat Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Danau Toba saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, oleh karena itu terdapat berbagai kondisi lingkungan disekitarnya yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen yang kuat agar kita dapat mewujudkan lingkungan kawasan wisata yang lestari, terjaga, dan berkelanjutan. Melalui diskusi ini, diharapkan terdapat regulasi yang jelas dalam pengelolaan jasa lingkungan pada daerah pariwisata prioritas yang ada,” dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Jasa lingkungan hutan merupakan produk sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya. “Sebagian besar Destinasi Pariwisata Prioritas dan Super Prioritas mengandalkan keindahan bentang alamnya, oleh karena itu diperlukan dukungan produk jasa lingkungan non wisata alam untuk pengembangan DPP dan DSP,” dijelaskan oleh Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.

Lebih lanjut, Deputi Nani memaparkan bahwa Produk Jasa Lingkungan terbagi dalam beberapa kategori, yakni: Penyerap dan penyimpanan karbon (carbon sequestration and storage), Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection),Perlindungan daerah aliran sungai (watershed protection), Keindahan bentang alam (landscape beauty) dan Panas Bumi (geothermal). Dengan memperhatikan pemanfaatan jasa lingkungan di hutan konservasi. Melalui keunggulan yang ditonjolkan maka kesejahteran masyarakat di wilayah sekitar daerah wisata alam dapat ditingkatkan. “Masyarakat dapat merasakan manfaat langsungnya.”

Salah satu pembinaan usaha masyarakat yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan jasa lingkungan dalam bidang air. Salah satunya adalah pengolahan air gambut menjadi air minum di Kalimantan Barat yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Pengolahan air gambut menjadi air minum dijelaskan dalam paparan yang dibawakan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Farianna Prabandari, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memonitoring kesiapan dalam pengelolaan wisata alam sebagai pendukung pariwisata. Dalam memajukan wisata alam saat ini perlu mewujudkan quality tourism. Quality tourism merupakan segmen wisatawan yang berwawasan lingkungan juga ikut menjaga kebersihan tempat wisata.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan diwilayahnya dibutuhkan dukungan peran para pihak terkait. Pihak millenial diharapkan dapat berperan lebih banyak, sebagai pelaku usaha wisata dan membuka lapangan kerja baru sektor wisata. Hal ini diangkat oleh Dirut BPODT Arie Prasetyo dalam forum diskusi bersama Direktur Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Plt. Direktur Operasional Perhutani dan akademisi.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Kepala Dinas Pariwisata dari Daerah Pariwisata Prioritas & Super Prioritas, Perum Perhutani, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dekan Universitas Tanjung Pura, Dekan Universitas Sumatera Utara, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

“Saat ini yang kita perlukan adalah intens dalam berkolaborasi antara Kementerian dan Lembaga terkait. Kita dapat membuat rencana aksi sesuai dengan peran yang dimiliki oleh tiap institusi untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Kita perlu terus memberikan perhatian kepada pengelolaan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan,” tutup Deputi Nani dalam rapat koordinasi ini.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi